Dibalik nama PNS

Sebelum mengikuti ujian SNMPTN tahap kedua yaitu kemampuan IPS, saya menyempatkan diri untuk mendengarkan siaran berita uptodate yang disajikan oleh penyiar televisi. Karena ujiannya dilangsungkan pukul 10:00 maka saya memanfaatkan jam-jam sebelumnya untuk menambah wawasan.

Berita yang menarik menurut saya adalah berita yang menyinggung kinerja PNS yang acapkali disebut-sebut erat kaitannya dengan korupsi dan sarang koruptor. Siaran berita dari stasiun Trans-7 itu meng-ekspose masyarakat PNS yang mangkir di jam kerja. Disaat jam kerja sudah aktif, pekerja yang berstatus PNS itu justru tidak berada di kantor akan tetapi justru masih asyik dengan kesibukan pribadinya. Dan lagi, bagi PNS yang melayani publik ternyata tidak datang ke kantor tepat waktu, akibatnya banyak masyarakat terlantar kepentingannya. Di berita itu disebutkan juga nilai nominal gaji para PNS mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tak heran jika PNS seenaknya saja masuk kantor, selain mendapat gaji besar dan tetap, mereka masih mendapatkan berbagai macam tunjangan.

Tak hanya saya jumpai di berita pagi ini. Pengalaman saya di kantor kelurahan itu pun sudah membuktikan bahwa berita ini benar. Seperti yang tertulis di papan informasi dan yang diberitakan di TV, pembuatan KTP (sebelum e-KTP) berstatus gratis bagi setiap warga. Namun faktanya surat pengantar dari RT, RW dan sampai pula di kelurahan statusnya harus bayar. Alasannya sebagai ganti fotokopi. Memangnya fotokopi 1 lembar sampai 10 ribu?

Berkaitan erat dengan korupsi, menurut saya itu adalah pernyataan yang tepat. Bukankah terlambat masuk meskipun hanya 10 menit itu juga korupsi. Berawal dari mentoleransi keterlambatan 1 kali akhirnya mentoleransi keterlambatan dalam jumlah besar. Berawal dari menyepelekan uang seribuan akhirnya menghalalkan uang jutaan yang bukan menjadi hak miliknya.

Zona aman seperti PNS hanya akan dipilih oleh orang-orang yang ingin aman. Namun sudah selayaknya aman disini tidak disalahgunakan untuk aman dari kepentingan pribadi. Siap menjadi abdi negara berarti siap mendedikasikan diri untuk negara dan masyarakat dan siap menomorduakan kepentingan pribadi diatas kepentingan publik. Pola pikir menjadi PNS sama dengan hidup enak dan cepat kaya merupakan pola pikir yang beredar luas saat ini. Tak diragukan lagi banyak yang ingin menjadi PNS hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang berujung korupsi. Sangat disayangkan jika hal ini mendarah daging sampai ke generasi penerus kita.

Sudah saatnya menjadi pola pikir ”Menjadi PNS adalah untuk mengabdi pada bangsa dan negara, siap mendedikasikan diri dan siap menomorduakan kepentingan pribadi”. Anda siap?

Advertisements

9 thoughts on “Dibalik nama PNS

  1. uyayan

    pernah juga saya lihat berita tentang razia pns… dan selalu saja ada pns yg tertangkap, sangsinya mungkin kurang berat, jadi tidak menimbulkan efek jera….

    Like

    Reply
    1. Tina Latief Post author

      sanksinya itu hanya ngisi angket mas..
      angket itu isinya cuma surat pernyataaan saja,
      mana bisa jera kalau begitu saja..
      harusnya itu PNS disuruh pulang saja, dirumah 1 bulan tanpa gaji dan fasilitas PNS. Kalau sudah siang kerja baru masuk.

      Like

      Reply
    1. Tina Latief Post author

      salam kenal juga Popi..
      sayangnya PNS yang ‘baik’ tidak sebanyak yang ‘kurang baik’ 😀

      Like

      Reply

Any comments? just post!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s