Category Archives: Politics

Dikskusi Bersama MPR RI dan Urgensi Pemahaman 4 Pilar untuk Merawat Keindonesiaan Kita

3(4)

PADA 18-19 Maret 2016 lalu, saya berkesempatan menghadiri diskusi bersama MPR RI yang bekerja sama dengan Komunitas Blogger Jogja. Acara bertajuk Netizen Jogja Ngobrol Bareng MPR RI itu diselenggarakan selama dua hari (Jumat dan Sabtu) di hotel East Park, Yogyakarta dengan menyertakan sebanyak 150an peserta. Continue reading

Menemukan Kenyamanan dalam Pembangunan Alun-Alun Pemda Wonosari yang Baru

8BEBERAPA BULAN tidak main-main ke Jogja khususnya di wilayah Wonosari rupanya cukup membuat saya pangling. Dulu penampakan alun-alun Pemda Wonosari cenderung tertutup dan didominasi oleh pedagang, pengamen serta kumpulan genk anak-anak muda. Kini tempat tersebut nampak berbeda, terlihat jauh lebih tertata, rapih dan terbuka.  Continue reading

Ketika Mengantre Tak Lagi Butuh Emosi

SAYA MASIH INGAT BETUL BAGAIMANA kantor kelurahan wilayah di mana saya tinggal melayani penduduknya. Saat itu, kantor kelurahan yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan masalah kependudukan itu masih berupa loket dengan celah sempit di mana kita hanya bisa mengintip dan meneriakkan keperluan kita dari celahnya. Tidak ada antrean. Biasanya, yang datang langsung menghambur di celah loket, ikut berdesakan bersama yang lain.

Tidak ada ruangan bagi pengantre. Ah, jangankan ruangan. Bahkan tempat duduk saja tidak ada. Pengunjung yang datang biasanya duduk-duduk saja di luar, memanfaatkan pot-pot besar sebagai sandaran. Kalau panas? Wah, mereka bisa berada di mana-mana: di bawah pohon, di bawah spanduk, dsb…

kelurahan 1Pelayanan petugas di loket juga sangat tidak bersahabat. Selain lama, prosesnya juga berbelit dan banyak kecurangan. Seringnya untuk urusan kependudukan, banyak sekali pegawai yang berlaku curang. Jelas-jelas sudah disosialisasikan bahwa pembuatan KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi di kelurahan, saya masih sering menjumpai pegawai yang meminta uang dengan alasan biaya administrasi.

Singkatnya, urusan ke kelurahan menjadi hal yang sangat menyebalkan…

Meskipun demikian, pagi ini saya memutuskan pergi ke kelurahan. Dan saya terkejut, sekarang mengurus masalah kependudukan di kelurahan tidak serumit dan semenyebalkan yang dulu.

Begitu datang ke kelurahan, saya dipersilahkan duduk dan langsung menghadap ke petugas yang melayani bagian kependudukan. Tidak ada loket bercelah sempit. Kini urusan di kelurahan dilayani dalam satu pintu.

kelurahan 2Di Sudin (Suku Dinas dan Pencatatan Sipil) pun sama. Malah bisa dibilang jauh lebih baik lagi. Ada ruangan untuk pengunjung, ada nomor antrean seperti di bank-bank, dan tentunya pegawai yang bersahabat. Dalam waktu singkat, urusan saya pun selesai. Senin, saya sudah bisa mendapatkan berkas yang saya inginkan di kantor kelurahan setempat.

Entah kepada siapa saya harus berterimakasih atas kenyamanan dan kemudahan ini. Yang jelas, semenjak kepemimpinan gubernur terakhir, pelayanan di kantor kelurahan Jakarta menjadi lebih baik.

Kini mengantre bukan masalah lagi. Tidak ada panas, capai, dan mungkin kecurangan-kecurangan yang dapat menguras emosi.

Masyarakat menempati urutan pertama yang didahulukan kepentingannya. Benar, memang begitulah seharusnya!

Saya tidak sempat memfoto kondisi di kantor kelurahan dan Sudin tadi. Tetapi dengan adanya nomor antrean ini membuktikan bahwa saat ini kantor pelayanan kependudukan telah semakin baik

©Tina Latief 2015

Legalnya Pernikahan Sejenis di AS dan Terbukanya Akses terhadap Hak-hak Legal

Supreme Court Ruling Makes Same-Sex Marriage a Right Nationwide - The New York Times

Same sex marriage atau pernikahan sejenis akhirnya dilegalkan secara nasional oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kini masyarakat gay, lesbian dan transgender bukan lagi warga kelas dua. Kini mereka adalah warga yang sama-sama diakui keberadaan dan haknya oleh negara.

Keputusan monumental tersebut bukan sekedar memberikan pengakuan atas dua insan homoseksual yang saling mencintai, tetapi juga menghapus stigma negatif bahwa homoseksual adalah sebuah penyakit menular dan berbahaya di masyarakat. Dengan kata lain tidak ada lagi diskriminasi. Mereka sama seperti masyarakat heteroseksual pada umumnya yang mampu menjalankan fungsi sosial yang sama di masyarakat.

AS adalah negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sejenis secara nasional. Sekarang pasangan dari pernikahan sejenis dapat menikmati hak legal dan manfaat yang sama seperti pasangan heteroseksual yang menikah. Dan mereka akan diakui di dalam dokumen resmi seperti di dalam sertifikat kelahiran dan kematian.

Yang menarik, kebijakan institusi negara AS tentang pelegalan pernikahan sejenis ini tidak bertujuan untuk mengubah ketentuan agama. Setelah dikeluarkannya kebijakan inipun masih banyak pula gereja yang menentang pernikahan sejenis ini dan pemerintah juga menerima bahwa ia tidak bisa melakukan pemaksaan.

Namun pentingnya di sini adalah bahwa negara tetap berupaya menjalankan fungsinya sebagai negara yakni dengan membuka akses untuk setiap warga negara agar punya kesempatan yang sama terhadap fasilitas jaminan sosial. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah setidaknya telah memberikan jaminan yang setara terhadap warga negaranya. Meskipun ini juga berarti bahwa perjuangan mereka mungkin masih panjang. Tapi tanpa legislasi tersebut, perjuangan mereka akan lebih berat.

©Tina Latief 2015

Korupsi Politik di Uni Soviet

WednesdaySETELAH MEMBAHAS KORUPSI DI THAILAND, saya bermaksud membahas korupsi yang terjadi di Uni Soviet (USSR). Melalui paper John M. Kramer, saya menemukan dua bentuk korupsi  yaitu korupsi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan korupsi yang dilakukan untuk kepentingan birokrasi. Suap, penggelapan, dan spekulasi merupakan bentuk bentuk umum dari korupsi untuk kepentingan pribadi. Sementara korupsi untuk keuntungan birokrasi berbentuk manipulasi data dan penggunaan pengaruh ilegal yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas organisasi untuk kepentingan karyawan organisasi.

Korupsi untuk kepentingan pribadi
Korupsi untuk kepentingan pribadi di Soviet dijelaskan Kramer melalui beberapa kasus. Pertama, korupsi yang terjadi di sektor perumahan. Hal ini terjadi saat Uni Soviet menghadapi kekurangan perumahan yang serius, terutama di daerah perkotaan. Sehingga banyak pejabat publik yang menggunakan cara-cara ilegal untuk menggelapkan bahan-bahandari negara untuk membangun rumah pribadi mereka sendiri.

Kedua, korupsi di Uni Soviet terjadi akibat kesulitan mendapatkan mobil. Untuk membeli mobil, calon pembeli harus menunggu dua sampai tiga tahun, bahkan di beberapa kota sampai sepuluh tahun. Oleh karena itu, banyak pembeli mempercepat pengiriman mobil mereka dengan cara menyuap pejabat. Bahkan hal ini turut memicu pencurian terhadap bahan bakar dan suku cadang.

Kesulitan memperoleh buah dan sayur turut menyebabkan terjadinya korupsi di Soviet. Ada banyak pejabat yang mencuri buah dan sayur untuk diperdagangkan secara ilegal sehingga menguntungkan bagi banyak pejabat. 

Selain itu, korupsi juga terjadi akibat sulitnya mengakses sarana pendidikan tinggi. Adanya persaingan yang ketat untuk masuk ke lembaga pendidikan tinggi (VUZ) sementara kuota penerimaan tidak diimbangi dengan pendaftar  menyebabkan banyak orang tua berusaha meningkatkan prospek masuk anak-anak mereka dengan cara menekan administrator VUZ dengan cara ilegal.

Korupsi untuk kepentingan birokrasi
Untuk memahami korupsi tipe ini, kita perlu memahami lingkungan di mana personil produksi bekerja. Hal ini karena 1) mereka sering menghadapi ketidakpastian yang bukan hanya karena target rencana yang kadang-kadang berubah selama periode rencana, tetapi juga karena adanya aliran yang tidak menentu dari perusahaan, 2) para pekerja ini berada di bawah tekanan berat untuk meningkatkan produksi dan efisiensi perusahaan. Sementara itu, perencana sering menggunakan kriteria kuantitatif (misalnya, jumlah unit yang diproduksi) untuk mengevaluasi keberhasilan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi data produksi untuk menunjukkan keberhasilan kerjanya.

Bagaimana korupsi terjadi?
Menurut Kramer, seorang pejabat publik harus memiliki peluang dan insentif untuk terlibat dalam korupsi. Jika kedua hal ini tidak ada, korupsi tidak mungkin dilakukan.

Insentif dan peluang itu muncul melalui 1) insentif keuangan yang kuat yang bertemu dengan tindakan ilegal yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan konsumen, 2) regulasi di Soviet yang terlalu terpusat sehingga sulit bagi administrasi tertentu untuk mengikuti aturan tersebut, 3) kurangnya partisipasi kelompok atau individu dalam perumusan kebijakan sehingga memicu upaya-upaya untuk menggagalkan kebijakan tersebut, serta 4) banyaknya pejabat yang tidak memiliki stigma moral terhadap tindakan rezim yang korup. Continue reading

Understanding the Political Corruption in Thailand

FridaySAYA MENCOBA MEMAHAMI korupsi politik yang ada di negara-negara dunia. Kali ini saya mulai dengan Thailand sebagai salah satu dari negara yang tak luput dari peliknya masalah korupsi.

Dalam papernya, Clark D Neher menemukan bahwa korupsi di Thailand sejalan dengan dua preposisi yakni adanya dorongan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan akibat adanya harapan peran orang lain dan orientasi terhadap perannya sendiri.

Naher menjelaskannya melalui studi kasus dalam bagan berikut.

Corruption in a Thai Province

Official A merupakan salah satu pemegang jabatan birokrasi utama di provinsi yang tugasnya bertanggung jawab mengalokasikan barang pertanian (misalnya, pupuk, mesin, insektisida) kepada petani, menyediakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok petani dan bertanggungjawab dalam melakukan negosiasi kontrak dengan pemasok bahan pertanian dan dengan perusahaan transportasi lokal untuk mendistribusikan persediaan tersebut. Untuk mempermudah distribusi, ia berhubungan dengan birokrasi formal dan jaringan informal di masyarakat. Dalam kenyataannya, Official A menggunakan posisinya untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan orang-orang tertentu di masing-masing kelompok formal dan informal. Di dalam bagan ditunjukkan bahwa sepertiga dari orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan Official A terlibat dalam perilaku korup. Termasuk saat Official A menerima suap dari perusahaan transportasi dan perusahaan peralatan pertanian untuk memastikan kontrak-kontrak besar dari pemerintah.

Naher menyebutnya sebagai konsekuensi dari hubungan patron-client (hubungan pertukaran peran).

Dalam proses interaksi, sebagian besar orang berusaha untuk memaksimalkan tercapainya imbalan tertentu (nilai positif) dan meminimalkan biaya tertentu (nilai negatif). Ketika individu berinteraksi secara berulang dari waktu ke waktu—misalnya seperti dalam birokrasi— maka akan terjadi hubungan pertukaran berkelanjutan yang menghasilkan nilai-nilai bersama dan harapan terhadap peran yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya interaksi terus menerus.

Karena orang cenderung mengulangi pengalaman yang memuaskan dan cenderung menghentikan pengalaman dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, sebagian orang berusaha untuk menyesuaikan nilai-nilai dan orientasi peran mereka. Hubungan pertukaran ini menentukan batas-batas aktivitas politik dan menyediakan ruang bagi interaksi norma-norma politik. Di Thailand, norma menghormati otoritas dalam hubungan hierarkis termasuk dari budaya politik. Norma ini secara struktural diwujudkan dalam jaringan hubungan atas-bawah (patron-client) di dalam masyarakat Thailand.

Continue reading